TEGAL BUKAN LOCKDOWN ?

Semula Kota Tegal akan mencatat sejarah sebagai wilayah pertama di Indonesia yang akan memberlakukan “local lockdown”, setelah Kota Malang batal memulainya karena diingatkan kalangan akademisi. Rencana Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono tidak main-main, “local lockdown” akan berlaku selama 4 bulan dari tanggal 30 Maret hingga 31 Juli 2020.

Sedangkan Dewan Guru Besar FKUI saja hanya memperhitungkan “local lockdown” DKI Jakarta selama 14 hari (memang minimal 14 hari), dengan mempertimbangkan anggaran yang cukup besar. Jika DKI Jakarta di-lockdown, begitu dicontohkan, Pemprov DKI harus mengeluarkan biaya minimal Rp 4 triliun untuk selama 14 hari. Anggaran sebesar itu untuk menanggung biaya hidup 9,4 juta penduduk DKI selama 14 hari (makan, air, dan listrik) karena lockdown membuat ekonomi lumpuh.

Meskipun hanya contoh, DKI sebagai wilayah paling parah terpapar Covid-19 memang yang paling memenuhi kriteria untuk di-lockdown (data per 28 Maret 2020 terdapat 603 pasien corona, 62 meninggal – tingkat kematian sudah 10%).

Saya tadinya membayangkan, hebat Kota Tegal bakal di-lockdown. Langkah yang berani. Pemkot Tegal tentu sudah menyiapkan anggaran yang cukup untuk menanggung kebutuhan hidup sehari-hari sekitar 250.000 warganya. Karena lockdown akan berlangsung selama 4 bulan, anggaran itu bisa triliunan rupiah (biaya makan, air, dan listrik per jiwa dikalikan 120 hari dikalikan 250.000).

Namun ternyata kemudian ada koreksi. Wali Kota Dedy Yon mempertimbangkan untuk tidak lagi menggunakan istilah “local lockdown”. Tidak seluruh akses masuk dan keluar Kota Tegal akan ditutup, hanya diperketat. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyebutnya “isolasi kampung”. Pihak BNPB juga mengatakan, Stasiun KA Kota Tegal masih dibuka dan boleh menaikkan serta menurunkan penumpang.

Beda istilah, beda konsekuensi. Istilah “local lockdown” kalau dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan merujuk pada pengertian “karantina wilayah”. Menurut Menkopolhukam Mahfud MD, sedang disiapkan PP untuk mengatur “karantina wilayah” itu. Namun, katanya, tidak akan ada lockdown di Indonesia. PP itu bukan dasar hukum bagi pemda untuk memberlakukan lockdown, melainkan hanya mengatur strategi melawan corona melalui social distancing (jaga jarak antarwarga).

Jika benar demikian, warga Kota Tegal tidak perlu memetakan jalan tikus untuk menghindari barikade MBC beton. Soalnya saya dengar sudah ada yang mencari-cari jalan tikus untuk bisa keluar-masuk kota. Hehehe..